Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mulai memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) di seluruh wilayah Jawa Barat mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Pemetaan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyiapkan distribusi personel, logistik, hingga bantuan air bersih ke wilayah yang diperkirakan paling terdampak musim kemarau yang tahun ini dipengaruhi fenomena El Nino.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun mengatakan, pemerintah menggunakan pengalaman El Nino 2023 sebagai acuan utama untuk menentukan daerah-daerah yang harus mendapat perhatian lebih.
"Jadi memang fenomena El Nino ini yang berdampak terhadap kekeringan. Kami melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang biasanya terjadi kekeringan. Ini berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2023 yang terjadi juga El Nino tapi alhamdulillah tidak parah pada saat itu," kata Teten saat diwawancarai, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, BPBD tidak hanya memetakan wilayah rawan, tetapi juga menghitung kebutuhan logistik, terutama pasokan air bersih apabila kekeringan mulai meluas.
"Kemudian kita juga selain daripada pemetaan, apa saja yang harus dilakukan, kira-kira kebutuhan logistik air bersihnya, kemampuannya berapa," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanganan kemarau yang digelar pada 8 Mei 2026, BPBD juga mulai mendorong distribusi personel dan peralatan ke sejumlah titik rawan.
Langkah tersebut dilakukan karena dampak kekeringan tidak hanya berupa krisis air bersih, tetapi juga berpotensi memicu berbagai persoalan lain, mulai dari penyakit hingga kebakaran hutan dan lahan.
"Kemudian kita juga tindak lanjut awal di hasil rakor tanggal 8 Mei 2026 ini, kita juga mendorong untuk distribusi personil maupun peralatan ke wilayah-wilayah yang kemungkinan besar itu terdampak terhadap kekeringan, ini kan bisa berbagai macam hal ya yang timbulnya, di antaranya mungkin penyakit-penyakit, kemudian juga kebakaran lahan dan hutan ya," katanya.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan situ, waduk, dan sumber daya air lainnya untuk menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.
"Kemudian kita juga melakukan optimalisasi terhadap situ, waduk, dan sumber daya air lainnya. PSDA kemarin sudah berkoordinasi dan sampai dengan saat ini tinggi muka air masih dalam kisaran normal untuk wilayah Jawa Barat. Mudah-mudahan ini tidak menyusut," ungkapnya.
Di sisi lain, arahan Gubernur Jawa Barat juga telah ditindaklanjuti dengan menyiapkan armada tangki air yang nantinya akan digunakan untuk mendistribusikan bantuan ke daerah terdampak.
"Kemudian juga penyiapan tangki-tangki air. Pak Gubernur kemarin sudah memberikan arahan kepada Dinas Perkim untuk menyiapkan tangki-tangki air dan itu juga kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Apabila terjadi bencana kekeringan kita siap distribusikan bantuan air logistik ke wilayah terdampak," ucap Teten.
Bogor hingga Ciamis Jadi Wilayah Prioritas
Berdasarkan data historis BPBD Jawa Barat saat El Nino 2023, kekeringan melanda 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan. Wilayah yang mengalami dampak paling luas saat itu adalah Kabupaten Bogor dengan 201 desa terdampak, disusul Kabupaten Bandung sebanyak 85 desa/kelurahan, serta Kabupaten Ciamis sebanyak 57 desa.
"Sementara itu perlu kami sampaikan pembelajaran El Nino 2023, dampak kekeringan itu di 258 kecamatan di 727 desa/kelurahan di Jawa Barat. Yang paling terdampak banyak itu di wilayah Bogor, Kabupaten Bogor ada 201 desa, kemudian Kabupaten Bandung ada 85 desa atau kelurahan, dan di Kabupaten Ciamis 57," jelasnya.
Teten menegaskan, data tersebut menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun strategi mitigasi menghadapi musim kemarau tahun ini.
"Di 2023 ini sebagai histori ya karena kita ngambil kebijakan juga berdasarkan data-data sejarah sebelumnya. Jadi kita antisipasi untuk spot-spot daerah tersebut dan bisa jadi daerah tersebut terjadi kekeringan juga," katanya.
Berdasarkan infografik BPBD Provinsi Jawa Barat mengenai dampak kekeringan, hampir seluruh wilayah Jawa Barat masuk dalam peta rawan kekeringan. Tercatat 26 kabupaten/kota, 261 kecamatan, dan 771 desa pernah terdampak kekeringan. Dampaknya menjangkau 839.629 jiwa yang mengalami krisis air bersih serta 24.491 hektare lahan pertanian.
Wilayah dengan sebaran dampak terbesar meliputi Kabupaten Bogor (209 desa), Kabupaten Ciamis (51 desa), Kabupaten Bandung (39 desa), Kabupaten Garut (35 desa), Kabupaten Cirebon (31 desa), Kabupaten Pangandaran (28 desa), Kabupaten Purwakarta (27 desa), Kabupaten Majalengka (22 desa), Kabupaten Tasikmalaya (17 desa), dan Kabupaten Karawang (16 desa).
Selain itu, kekeringan juga tercatat pernah terjadi di Kabupaten Bekasi, Sukabumi, Bandung Barat, Sumedang, Indramayu, Subang, Kuningan, Cianjur, serta Kota Bogor, Depok, Bekasi, Cimahi, Tasikmalaya, Banjar, dan Kota Cirebon dengan tingkat dampak yang berbeda-beda.
Sumber: (detik.com)
Dapatkan informasi lain seputar BCM.